Laporan Wartawan , Muhammad Uqel
, CILEGON –
Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Propinsi Banten, GS. Ashok Khumar menyampaikan bahwa beberapa pekerja harian di industri perhotelan Banten telah dipulangkan akibat dari keputusan pemerintah terkait penghematan biaya.
Bukan hanya itu saja, menurut Ashok, pegawai lain pun dipaksa untuk bersifat multiguna dalam tugas mereka.
“Jadi untuk yang dirumahkan itu khususnya karyawan harian, karyawan lain di multifungsikan berkarya bekerja,” ujar GS. Ashok Khumar kepada , Sabtu, (26/4/2025).
Lebih ironisnya, menurut Ashok, program pelatihan untuk siswa SMK yang mengambil jurusan perhotelan telah dihentikan akibat upaya penghematan biaya dan penurunan daya beli masyarakat.
“Ironinya, para siswa SMK di sekolah menengah kejuruan ini bisa dimanfaatkan untuk peningkatan efisiensi tenaga kerja pada hotel; namun sementara itu mereka sendiri sedang menjalani pelatihan lapangan. Dampak dari hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan cermat setiap tahun ketika para siswa SMK akan lulus dan berharap dapat mencari pekerjaan dalam bidang pariwisata. Inilah yang menjadi fokus kami memikirkannya,” jelasnya.
Ashok menyatakan bahwa sekitar 350 hotel yang menjadi bagian dari PHRI Provinsi Banten meratapi masalah efisiensi anggaran.
Belum termasuk, sambung Ashok, ada juga hotel-hotel yang tak tercatat di PHRI yang merengek karena penurunan tingkat hunian.
“Hingga saat ini di Banten belum ada hotel yang mengalami penutupan, namun kondisinya pun belum sepenuhnya membaik,” jelasnya.
Menurut Ashok, tim mereka tidak menentang atau setuju dengan kebijakan efisiensi yang diterapim oleh pemerintah.
Namun, menurut Ashok, sebaiknya pemerintah tidak memberi jeda kepada pemilik hotel sebelum mengimplementasikan kebijakan penghematan anggaran.
“Sebagai contoh, jika mulai berlaku pada Januari, setidaknya harus ada pemberitahuan minimal 6 bulan sebelumnya, jadi dalam rencana pemasaran menjadi lebih baik karena telah disiapkan dengan matang dan tidak terkejut,” ucapnya.
Ashok menyatakan bahwa mereka harus berinovasi guna menghadapi dampak dari situasi yang tidak pasti tersebut.
“Dengan tujuan menyeimbangkan dampaknya layaknya para pedagang daging, penjual buah, petani, nelayan, dan peternak yang memiliki putaran modal serupa, kami berinovasi agar hal ini dapat diaplikasikan pula pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” jelasnya.
Dia berharap supaya pemerintah bisa menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah efisiensi kebijakan serta penurunan kesehatan ekonomi masyarakat.
“Semoga pemerintah menyatukan hal ini berdasarkan pengamatan kami bahwa sektor wisata merupakan yang paling tepat untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Semakin diatur dan dikelola, semakin positif dampaknya. Sumber daya alam seperti minyak dan gas pasti suatu hari akan habis, namun pariwisata dapat terus tumbuh asalkan dikelola secara efektif,” ungkapnya.
