.CO.ID – JAKARTA.
Pihak pemerintah masih percaya diri bisa meraih laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri melebihi angka 5% pada tahun 2025 meskipun ada prediksi bahwa perkembangan ekonomi secara global akan menurun serta menghadapi sejumlah kendala termasuk ketidaktentuan politik internasional, penundaan aktivitas jual-beli antar negara, tingginya tarif pinjaman bank sentral, sampai konflik di beberapa wilayah.
Kepala Komunikasi Koordinatoran Bidang Ekonomi Haryo Limanseto menyebutkan bahwa pihaknya sudah merancang dan menerapimacam-macam regulasi dalam waktu singkat maupun medium-term guna membangun dasar bagi perkembangan ekonomi yang bertahan lama.
“Kita mengenali bahwa untuk meraih pertumbuhan melebihi 5%, diperlukan kolaborasi dari semua sektor termasuk Pemerintahan, sektoral privat, serta publik. Meski demikian, melalui gabungan antara aturan-aturan singkat yang fleksibel dan regulasi panjang yang cermat, Pemerintah percaya bahwa proses penyembuhan ekonomi bakal tetap berlanjut dan menjadi lebih kokoh,” tutup Haryo Limanseto seperti dilaporkan pada hari Kamis (15/5).
Kebijakan Jangka Pendek
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menguraikan beberapa kebijakan jangka pendek yang sudah dipersiapkan oleh Pemerintah, termasuk diantaranya;
Pertama,
Peningkatan Pengeluaran Keluarga dan Kemampuan Pembelian Orang Awam dengan memperbesar skema Program Makanan Bernutrisi Gratis (MNG), yang berfungsi meningkatkan kecukupan nutrisi seiring membantu putaran roda ekonomi dalam industri pertanian setempat. Selain itu juga dilakukan penyampaian bantuan sosial terarah bagi menjaga kemampuan pembayaran golongan penduduk rawan.
Selanjutnya, dengan mendorong pengeluaran konsumen via potongan biaya angkutan umum dan subsidi listrik bagi beberapa keluarga, bersamaan dengan peningkatan kecepatan implementasi belanja pemerintah guna menguatkan dorongan fiskal.
Kedua,
Dengan Meningkatkan Kepemilikan Bisnis yang Mudah, melalui implementasi arahan Presiden terkait Deregulasi untuk mempermudah proses perizinan bisnis, dan juga menuntaskan pembaharuan regulasiPresiden mengenai Sektor Usaha dalam Investasi (SUI).
Ketiga
Dengan Penguatan Pendanaan Sektor Produktif, yaitu melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sasaran yang lebih luas, dilanjutkan dengan pelaksanaan Kredit Investasi Berbasis Tenaga Kerja yang ditujukan kepada bidang-bidang penting, serta membantu pendanaan bagi Koperasi dan UMKM guna meningkatkan efisiensi dan keunggulan bersaing mereka.
Keempat,
Perluasan akses pasar ekspor dapat dicapai melalui beberapa langkah. Pertama, percepatan penuntasan kesepakatan dagang seperti IEU-CEPA dan CPTPP. Kedua, masuk ke pasar ekspor yang tidak biasanya digunakan. Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan negara-negara anggota BRICS. Keempat, memberikan dukungan dalam hal promosi dan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi diekspor.
Kelima
, termasuk Kebijakan Deregulasi yang juga akan dieksekusi sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Unit Tugas Deregulasi ini akan cepat dibentuk, meskipun tim telah memulai pekerjaannya untuk mengevaluasi keluhan perusahaan tentang hambatan izin eksport-import. Serangkaian kebijakan yang akan dirilis mendatang diupayakan agar mampu meningkatkan efisiensi ekspor serta kemampuan bersaing industri lokal.
Kebijakan Deregulasi ini sesuai dengan usaha untuk mengubah kebijakan guna mendukung keanggotaan Indonesia di OECD.
Kebijakan Jangka Menengah
Di luar kebijakan jangka pendek, pihak berwenang sudah merencanakan kebijakan jangka menengah sebagai tambahan.
Pertama
Percepatan hilirisasi dan industrialisasi, yaitu dengan mengembangkan sektor industri pemrosesan mineral seperti nikel, bauksit, serta tembaga.
Selanjutnya, memperkuat jaringan nilai dari sektor perkebunan kelapa sawit dan komoditas penting lainnya serta mengembangkan area industrial terpadu guna membentuk lingkungan industri yang bersaing.
Kedua
Melakukan perubahan ke arah Ekonomi Digital dengan membangun infrastuktur digital secara merata di semua daerah Indonesia, sambil meningkatkan kemampuan dan kompetisi startup teknologi lokal. Pihak berwenang juga akan mendorong digitaisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan bagian pelayanan publik.
Ketiga
Melakukan peralihan ke Energi dan Ekonomi Hijau. Pemerintah berencana untuk menciptakan sumber daya energi baru dengan menargetkan peningkatan kapasitas, serta mendorong pembangunan ekosistem mobil listrik dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah juga bakal melaksanakan program-program energi bersih semacam PLTP Muara Laboh yang sudah mendapat dukungan finansial senilai US$ 499 juta dari AZEC.
